Harga emas dunia kembali mengalami tekanan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tercapainya kesepakatan dagang dengan Inggris. Pada perdagangan Kamis (8 Mei), harga emas anjlok sebesar 1,76% ke posisi US$3.305,25 per troy ons, memperpanjang tren penurunan selama dua hari berturut-turut.
Namun pada Jumat pagi (9 Mei) hingga pukul 06.15 WIB, harga emas dunia di pasar spot sedikit menguat sebesar 0,34% ke level US$3.316,49 per troy ons.
Penurunan harga emas ini dipicu oleh sentimen positif pasar terhadap kesepakatan dagang antara AS dan Inggris, yang menumbuhkan harapan akan tercapainya kesepakatan serupa dengan negara lainnya. Dalam kesepakatan tersebut, tarif impor sebesar 10% dari Inggris tetap diberlakukan oleh AS, sementara Inggris setuju menurunkan tarif dari 5,1% menjadi 1,8% dan memberikan akses lebih besar untuk produk-produk AS.
Menurut Bob Haberkorn, seorang ahli strategi pasar senior di RJO Futures, apabila AS juga berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan China, maka harga emas berpotensi kembali turun, bahkan hingga ke kisaran US$3.200 per troy ons.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer dijadwalkan bertemu dengan pejabat ekonomi utama China pada Sabtu mendatang di Swiss.
Emas batangan yang dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian global, sebelumnya sempat mencetak rekor harga tinggi sejak kebijakan tarif Trump diberlakukan.
Di sisi lain, Bank Sentral China menyetujui bank-bank komersial untuk membeli valuta asing guna membayar impor emas, berdasarkan kuota yang baru saja dinaikkan. Menurut Zain Vawda, analis MarketPulse dari OANDA, kebijakan ini seharusnya dapat mendorong harga emas karena meningkatnya permintaan dari China. Namun, pergerakan harga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh isu tarif global.
Selain itu, cadangan emas di brankas London meningkat pada bulan April, seiring dengan kembalinya logam mulia dari New York menyusul gangguan distribusi sebelumnya. Banyak pelaku pasar yang mengirimkan emas ke AS antara Desember 2024 hingga Maret 2025 untuk mengantisipasi potensi tarif baru dari pemerintah AS terhadap impor.
Bagikan Berita Ini