Ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan risiko fluktuasi nilai tukar dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi global. Beberapa ekonom bahkan memberikan peringatan tentang potensi krisis ekonomi jika konflik di Timur Tengah semakin memburuk dan berlangsung lama.
Dalam konteks ini, Indonesia diperkirakan akan terkena dampak yang cukup besar, mengingat tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan fluktuasi dolar AS.
Josua Pardede, seorang ekonom dari Bank Permata, menekankan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang tidak memiliki dampak yang luas dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi sektor industri lainnya. Dia kemudian menyoroti program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri.
Menurutnya, kebijakan yang dibuat untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan ditujukan kepada 7 sektor industri ini akan semakin membebani keuangan negara jika dilanjutkan dalam situasi saat ini.
"Kebijakan subsidi HGBT ini sebenarnya ditujukan untuk masa Covid-19, dimana perekonomian tidak berjalan normal. Kondisi saat ini, perekonomian sudah pulih dari Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kami melihat pemerintah perlu meninjau kembali industri-industri yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk dapat menerima HGBT," ujar Josua Pardede.
Dia menambahkan bahwa penerapan HGBT dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Di tengah tekanan tambahan belanja subsidi pemerintah akibat peningkatan impor BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah, implementasi kebijakan HGBT ini dapat meningkatkan defisit APBN.
"Kami menilai penerapan HGBT ini sebaiknya ditinjau kembali, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan di setiap industri, jumlah pemanfaatannya, dan dampaknya terhadap masyarakat luas," saran Josua.
Terlebih lagi, Indonesia saat ini menghadapi risiko defisit ganda seiring dengan penurunan neraca perdagangan. Sebuah kondisi dimana ekonomi mencatatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Februari 2024, surplus neraca perdagangan barang Indonesia turun USD1,13 miliar secara bulanan menjadi USD 0,87 miliar dibandingkan Januari 2024 sebesar USD2,02 miliar. Penerimaan negara juga dikhawatirkan cenderung menurun sejalan dengan normalisasi harga-harga komoditas.
Bagikan Berita Ini